Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD
konsistensi dan keterkaitan dokumen perencanaan (program RKPD) dengan penganggaran sehingga program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja pembangunan bisa terlaksana.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi
Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat pertahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu), yang telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati
RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan strategi pembangunan selama 5 tahun yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Menuangkan/menjabarkan program-program yang tertuang di RPJMD ke dalam RKPD dengan lebih detail (Program, kegiatan, Subkegiatan, Indikator program, indikator kegiatan, Indikator sub kegiatan)
Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dibandigkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibandingkan jumlah total perangkat daerah
Jumlah inovasi yang diterapkan dalam SIDA
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah
Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk kependudukan KTP
Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dibagi jumlah wajib KTP-el
Rasio kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18
Jumlah anak usia 0-18 tahun memiliki akta lahir dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun
Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk
Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dibagi Jumlah wajib KTP-el x 100%
Persentase anak Usia 0 s.d 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran
Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat
Jumlah pasangan yang memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan dibagi Jumlah pasangan yang berstatus kawin x 100%
cakupan kepemilikan buku nikah akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang percerainnya tercatat
Jumlah penduduk yang memiliki akta cerai dibagi Jumlah penduduk (cerai hidup dan cerai mati) x 100%
cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang percerainnya tercatat
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Kepulauan Karimata
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Seponti
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Seponti
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Pulau Maya
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Teluk Batang
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Teluk Batang
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Simpang Hilir
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Simpang Hilir
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Sukadana
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa di Kecamatan Sukadana
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Kepulauan Karimata
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Kecamatan Kepulauan Karimata
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Kepulauan Karimata
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Seponti
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Kecamatan Seponti
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Seponti
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Pulau Maya
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Pulau Maya
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Pulau Maya
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Teluk Batang
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Teluk Batang
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Teluk Batang
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Simpang Hilir
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Simpang Hilir
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Simpang Hilir
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Sukadana
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan Sukadana
enduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Sukadana
Tersampaikannya peringatan dini bencana kepada masyarakat
merupakan sistem yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini bahaya longsor
Kawasan / Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana longsor
Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami kebakaran
Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami banjir
Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajeman Kebakaran
Penanganan Secara Cepat,Tepat dan akurat dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana ( lokasi)
masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman ketrampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan
daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana
Jumlah daerah yang mendapat saran dan prasarana peralatan peringatan dini bencana
Tersedianya Sistem peringatan dini bencana adalah elemern yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana
daerah yang mendapat saran dan prasarana peralatan peringatan dini bencana
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dan kesiap siagaan terhadap bencana
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesiapsiagaan terhadap bencana
Warga Negara yang memperoleh layanan dan kesiap siagaan terhadap bencana
Kawasan rawan bencana kebakaran (Hutan/Kebun)
Kawasan / Daerah yang berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Jumlah bencana di Kabupaten Kayong Utara menurut Kecamatan dan Bulan
Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan , baik factor alam dan/atau factor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda
Jumlah Bencana di Kayong Utara menurut Kecamatan dan Bulan
Penduduk di daerah Masyarakat terkena bencana banjir yang terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah sebagai akibat atau menghindarkan diri dari dampak dahsyat bencana alam untuk kemudian berpindah ke daerah lebih aman
Orang-orang yang terkena dan terdampak bencana alam
Jumlah kerugian yang diakibatkan Bencana Alam
Tersajinya Data Kerugian secara Akurat akibat terjadinya bencana alam
Jumlah kerugian yang diakibatkan bencana alam
Jumlah Kerusakan rumah yang diakibatkan Bencana Alam
Tersajinya Data Rumah yang rusak akurat akibat terjadinya bencana alam
Jumlah kerusakan rumah yang diakibatkian bencana alam
Pembiayaan merupakan penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau bagi hasil
Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada BUMD dan lainnya
Jumlah penerima daerah yang digunakan untuk menutup definisi anggaran daerah dalam APBD
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah data Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Asing
Laporan keberadaan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi asing
Jumlah Laporan Penanganan Konflik Sosial
Data pemohon pengajuan surat keterangan lapor ormas
Pemohon pengajuan surat keterangan lapor ormas
pemohon pengajuan surat keterangan lapor ormas
Kegiatan Pemohon surat keterangan bebas politik
Surat Keterangan bebas politik adalah surat yang dikeluarkan oleh BadanKesbangpol untuk persyaratan tertentu
Jumlah pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya
Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya
pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya
kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang mengajukan bantuan keuangan partai politik
Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang mengajukan bantuan keuangan partai politik
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama
Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tk.I
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Pembina
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tk. I
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tk. I
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Tingkat Kepangkatan Juru
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon IV
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan jabatan Struktural Eselon IV
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon III
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan jabatan Struktural Eselon III
Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon III
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon II
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan jabatan Struktural Eselon II
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan jabatan Fungsional Umum
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan jabatan Fungsional tertentu
Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-3
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan Strata-3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-2
Jumlah Keseluruhan ASN/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan Strata-2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-1 D.IV
Jumlah Keseluruhan ASN/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan Strata-1/D.IV
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMP MTs Sederajat
Jumlah Keseluruhan ASN/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan SMP/MTs/Sederajat
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMA SMK MA Sederajat
Jumlah Keseluruhan ASN/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat
umlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMA SMK MA Sederajat
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SD MI Sederajat
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan SD/MI/Sederajat
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.III
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan D.III
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.II
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan D.II
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.I
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Kualifikasi Pendidikan D.I
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Perempuan
Jumlah Keseluruhan ASN/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Jenis Kelamin Perempuan
Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Perempuan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Laki-laki
Jumlah Keseluruhan ASN/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah dengan Jenis Kelamin Laki-Laki
Jumlah Keseluruhan ASN/PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah
Golongan I merupakan pangkat golongan asn terendah dalam struktur birokrasi. Pada umumnya, golongan ini berasal dari lulusan SD sampai SMP.
Golongan II merupakan pangkat golongan dalam struktur birokrasi. Pada umumnya, golongan ini berasal dari kualifikasi lulusan SMA hingga D3
Golongan IV merupakan pangkat golongan PNS Tertinggi dalam struktur birokrasi
Golongan III merupakan pangkat golongan dalam struktur birokrasi. Pada umumnya, golongan ini berasal dari kualifikasi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada
Kegiatan dalam dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (Perda) secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta berkontribusi untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pembangunan berkesinambungan
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat di wilayah perbatasan
Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkaitan di bidang camat. berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Thn 1998 tentang kecamatan, camat atau sebutan lain yng Tujuannya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannyaukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan diukur dengan persentasi dari keseluruhan pegawai
Jumlah ASN dengan jabatan sebagai PPNS di setiap OPD
jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang memangku jabatan fungsional tertentu
pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan kompetensi
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang mengikuti diklat diklat teknis dan kompetensi
pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan kompetensi
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat Struktural
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang mengikuti diklat Struktural
pegawai yang telah mengikuti diklat Struktural
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang mengikuti diklat fungsional
pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional
Jumlah Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin sedang
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang dikenakan sanki hukuman disiplin sedang
Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin sedang
Jumlah Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin Ringan
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang dikenakan sanki hukuman disiplin ringan
Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin Ringan
Jumlah Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin berat
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang dikenakan sanki hukuman disiplin berat
Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin berat
Jumlah Keseluruhan Asn/ PNS dalam suatu lingkup pemerintahan daerah yang sedang menempuh atau melaksanakan tugas belajar
Tersedianya dokumen perencanaan; RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.csv
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Sukadana.csv
51. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.csv
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah.csv
Jumlah daerah yang mendapat saran dan prasarana peralatan peringatan dini bencana.csv
15. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMA-SMK-MA-Sederajat.csv
11. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Simpang Hilir.csv
9. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Kepulauan Karimata.csv
Kawasan rawan bencana kebakaran (Hutan atau Kebun).csv
14. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Seponti.csv
10. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Sukadana.csv
Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang percerainnya tercatat.csv
49. jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.csv
10. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Perempuan.csv
5. Jumlah pegawai berdasarkan golongan (II).csv
48. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan kompetensi.csv
14. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SD-MI-Sederajat.csv
kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.csv
Jumlah sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan
8. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Seponti.csv
orang-orang yang terkena dan terdampak bencana alam
Jumlah partisipasi politik masyarakat.csv
18. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-2.csv
26. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda.csv
Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajeman Kebakaran (WKM) (Waktu saat terjadi bencana dan tanggap darurat).csv
21. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum.csv
Jumlah data Situasi Daerah (Lasitda).csv
Kegiatan Pemohon surat keterangan bebas politik.csv
23. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon III.csv
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Simpang Hilir.csv
Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD.csv
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kayong Utara
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dan kesiap siagaan terhadap bencana.csv
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.csv
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.csv
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara
9. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Laki-Laki.csv
Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana ( lokasi).csv
16. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMP-MTs-Sederajat.csv
Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk kependudukan KTP.csv
30. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I.csv
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang mengajukan bantuan keuangan partai politik.csv
Merupakan pengujian atas kesesuaian informasi kinerja (tujuan, sasaran prioritas, kebijakan dan program strategis) terkait rancangan akhir dalam rencana kerja daerah yang disusun oleh Bappeda. Analisa kesesuaian dilakukan atas nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja. Dilakukan pula secara khusus pada perangkat daerah pengampu rencana kerja pada bab V dan pendanaan daerah, dalam bab VI rencana program dan kegiatan serta pedandaan yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah. Kesesuaian hubungan yang dianalisa per Bab anatar RKPD dan RPJMD khusunya untuk gambaran keuangan daerah dalam RPJMD. Dilakukan juga analisa ekonomi makro yang menggambarkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, penelahaan atas pokok - pokok pikiran Dewan perwakilan Rakyat daerah
13 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.III.csv
27. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I.csv
Rasio kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18.csv
44. Jumlah Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin Ringan.csv
7. Jumlah pegawai berdasarkan golongan (IV).csv
11. Jumlah Pegawai Negeri berpendidikan terakhir DI.csv
28. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I.csv
45. Jumlah Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin sedang.csv
15. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Kepulauan Karimata.csv
47. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural.csv
12. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Teluk Batang.csv
Data pemohon pengajuan surat keterangan lapor ormas.csv
6. Jumlah pegawai berdasarkan golongan (III).csv
12 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.II.csv
22. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon II.csv
2. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat di wilayah perbatasan.csv
Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah atau akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat.csv
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.csv
3. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada.csv
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara
19. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-3.csv
43. Jumlah Pegawai yang dikenakan Sanksi hukuman disiplin berat.csv
31. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama.csv
20. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu.csv
24. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon IV.csv
29. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina.csv
Jumlah kerugian yang diakibatkan Bencana Alam.csv
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara
Jumlah data Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Organisasi Asing.csv
4. Jumlah pegawai berdasarkan golongan (I).csv
Jumlah pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial lainnya.csv
Jumlah Laporan Penanganan Konflik Sosial.csv
data yang berhasil di himpun dari pelaksanaan kegiatan penanganan konflik sosial
Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki Akta Kelahiran.csv
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Teluk Batang.csv
7. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Pulau Maya.csv
17. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-1-D.IV.csv
46. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional.csv
Jumlah bencana di Kabupaten Kayong Utara menurut Kecamatan dan Bulan.csv
Tersedianya dokumen perencanaan; RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA.csv
13. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perdesa di Kecamatan Pulau Maya.csv
25. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru.csv
Jumlah Kerusakan rumah yang diakibatkan Bencana Alam.csv
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD.csv
Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk.csv